6 Juta Masyarakat Terancam Kehilangan Pekerjaan Imbas RPP Kesehatan

banner 468x60

JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah atau rancangan peraturan pemerintah turunan dari UU No. 17/2023 (UU) tentang Kesehatan. Rencananya, RPP tersebut memuat sejumlah pengendalian terkait produksi, penjualan, dan sponsorship rokok. Sayangnya, RPP akan mengancam keberlangsungan industri tembakau (IHT).

Henry Najoan, Ketua Umum Gabungan Produsen Tembakau Indonesia (GAPPRI), mengatakan penerapan ketentuan tembakau dalam RPP Kesehatan akan menghancurkan penghidupan para pekerja, petani tembakau, petani cengkeh, pedagang/pengecer dan lebih dari 6 juta orang. pelaku industri kreatif. Pada saat yang sama, dia meminta pemerintah berhati-hati dengan proyek RP dan memperhatikan banyak hal terkait.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

“Kami menghimbau agar peraturan tersebut tidak terburu-buru mengingat dampak sosial yang ditimbulkannya. Ancaman terhadap keberlanjutan IHT jika terjadi penerapan PPP produk tembakau sangat nyata dan signifikan,” kata Henry. , Jumat (12/8/2023).

GAPPRI, forum konfederasi tembakau generik IHT yang terdiri dari berbagai kelompok produsen, berpendapat akan lebih baik jika regulasi produk tembakau dihapuskan dari RPP Kesehatan dan diatur berdasarkan aturan mereka sendiri.

Bagi GAPPRI, pengaturan yang ada saat ini tampak rumit. Selain kenaikan tarif cukai, 4.669 usaha ditutup pada tahun 2007 dan 1.100 usaha pada tahun 2022.

Menurut Wakil Ketua Dewan Periklanan Indonesia, Jano Arijanto Henry, pelarangan total terhadap iklan tembakau akan sangat mengancam keberlanjutan industri kreatif dan penyiaran serta tenaga kerjanya. Rencana Departemen Kesehatan untuk sepenuhnya melarang iklan tembakau akan secara langsung mengurangi pendapatan industri kreatif, hiburan, dan periklanan. Hal ini juga akan berdampak pada stabilitas dunia usaha dan nasib tenaga kerja yang bergantung pada industri tersebut.

“Pendapatan sektor kreatif akan turun 9-10% yang akan berdampak signifikan terhadap lapangan kerja dan pendapatan sektor kreatif,” ujarnya.

Menurut Janoe, berdasarkan data pengukuran kepemirsaan TV Nielsen, biaya iklan tembakau lebih dari Rp 9 triliun, dengan pangsa media digital tembakau menyumbang sekitar 20 persen dari total pendapatan media digital Indonesia, yaitu sekitar ratusan miliar setiap tahunnya. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tahun 2021, industri kreatif memiliki lebih dari 725 ribu pekerja, dan secara umum banyak cabang industri kreatif juga memiliki 19,1 juta pekerja.

Industri kreatif nasional selama ini ditegaskan telah mematuhi aturan periklanan tembakau. Industri ini juga mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi prevalensi merokok di kalangan anak-anak. Jano menjelaskan, hingga saat ini industri kreatif nasional telah diatur oleh peraturan terkait, dan periklanan produk tembakau telah diatur oleh banyak peraturan tentang produk tembakau, termasuk PP 109/2012, serta ketentuan rinci etika periklanan Indonesia. (EPI).

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *