Heboh Usul Biaya Haji Rp105 Juta, Ini Beda BPIH, Bipih, dan Nilai Manfaat

banner 468x60

goseo.id – Banyak istilah-istilah dalam penyelenggaraan ibadah haji yang terkadang kurang dipahami sepenuhnya oleh masyarakat, termasuk jamaah haji. Terkait dengan biaya haji misalnya, dikenal istilah BPIH, Bipih dan Nilai Manfaat.

Staf khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik Vibovo Prasetjo mengatakan, penjelasan istilah ini muncul dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

BPIH misalnya adalah singkatan dari Pengorganisasian Biaya Haji. Dalam UU No. 8 Tahun 2019 dijelaskan BPIK adalah sejumlah dana yang digunakan untuk penyelenggaraan haji.

Pasal 44 menyebutkan BPIH bersumber dari Bipih (biaya perjalanan haji yang ditanggung oleh jamaah), anggaran pendapatan dan belanja negara, nilai manfaat, dana efisiensi dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya perjalanan haji atau bipih, kata Vibowo, merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh warga yang akan menunaikan ibadah haji. Nilai manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.

Sedangkan dana efisiensi merupakan dana yang diperoleh dari efisiensi biaya operasional penyelenggaraan haji.

“Kemarin Kemenag usulkan rata-rata biaya ibadah haji 2024 sebesar Rp105 juta, jadi ini BPHI. Sedangkan yang harus dibayar langsung oleh jamaah disebut Bipih,” jelas Vibowo Prasetjo di Bogor, Kamis, November 16 Agustus 2023.

Wibowo mencontohkan BPIH 2023. Saat itu Kementerian Agama mengajukan BPIH 1444 H dengan rata-rata Rp98.893.909,11. Usai pembahasan Panitia Kerja BPIH, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dan Pemerintah disepakati rata-rata BPIH tahun 2023 sebesar Rp90.050.637,26. Komposisi BPIH terdiri atas: Bipih yang dibayarkan majelis pada tahun 2023 rata-rata Rp49.812.700,26 (55,3%), dan nilai manfaat rata-rata Rp40.237.937 (44,7%)

Lantas berapa yang harus dibayar jemaah untuk Bipih 2024? Vibovo menjelaskan, hal itu belum ditentukan. Sebab, saat ini komisi kerja (Panja) yang dibentuk Pemerintah dan Komisi VIII masih mempertimbangkan usulan Kementerian Agama sebesar Rp 105 juta.

“Panitia kerja melakukan kajian terhadap setiap komponen usulan Kemenag, termasuk pertimbangan nilai tukar dolar dan rial terhadap rupee,” jelas Vibowo.

“Panitia kerja BPIH juga akan mengecek harga jasa dalam negeri dan Saudi mulai dari transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Kemenag juga mengusulkan penambahan layanan makanan di Mekkah pada tahun 2024 sebanyak 84 kali,” lanjutnya.

Hasil kerja Panja, lanjut Vibovo, selanjutnya akan dibawa ke Rapat Kerja Kementerian Agama dan Komisi VIII untuk disetujui. Setelah BPIH tahun 2024 disepakati, baru akan dibahas komposisi Bipih yang harus dibayar majelis dan besaran manfaatnya.

“Dana Nilai Manfaat dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Besaran Bipih yang dibayarkan DPR juga sangat bergantung pada besaran nilai manfaat yang bisa disiapkan BPKH,” tegas Vibowo.

Hal serupa juga disampaikan Juru Bicara Kementerian Agama Anna Husby. Ditegaskannya, BPIH berbeda dengan Bipih. Usulan Rp 105 juta itu merupakan BPHI dan bukan merupakan dana yang harus dibayar oleh majelis.

“Dana yang dibayarkan jamaah disebut BPIH dan hanya merupakan salah satu komponen BPIH. “Jumlahnya belum ditentukan,” ujarnya.

Baca artikel edukasi menarik lainnya di link ini. L-adalah goseo.id.co.id 6 Desember 2023

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *