Mengenal PI 10%, Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Blok Rokan

banner 468x60

Liputan6.com membenarkan komitmen PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) WK Rokan Jakarta yang akan mengalihkan 10% hak partisipasi (PI) yang menghasilkan pendapatan bagi kas daerah Provinsi Riau. Bagaimana skema dana bagi hasil PI 10% yang akan disalurkan PHR pada Desember 2023?

Komitmen PI 10% dari PHR kepada Provinsi Riau diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Syarat Penawaran Bagian Penyertaan 10% (Sepuluh Persen) Minyak dan operasi gas. Ketentuan ini mengatur bahwa kontraktor KKS mulai dari WK hingga Badan Usaha Daerah (BUMD) wajib memberikan PI 10%.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

BUMD disahkan dengan peraturan daerah (PERDA) dan berbentuk PERUSDA (100% pemerintah daerah) atau perseroan terbatas (minimal 99% pemerintah daerah, selebihnya pemerintah daerah).

BUMD hanya mengelola 10% PI dan tidak dapat melakukan kegiatan komersial lainnya. BUMD dapat menunjuk Perusahaan Pertanggungjawaban Daerah (PPD) apabila BUMD mengelola PI 10% dalam satu WK atau mengelola WK lain atau melakukan kegiatan usaha lain, kecuali kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Dalam hal ini Pemprov Riau membentuk BUMD yaitu PT Riau Petroleum (RP), dan RP tersebut kemudian menunjuk PPD yaitu PT Riau Petroleum Rokan (RPR) yang mana PI menguasai 10% WK Rokan.

Sekretaris Perusahaan PHR WK Rocan Rudy Arifianto mengatakan, pembagian keuntungan produksi akan dilakukan secara bertahap dengan porsi kemitraan sebesar 10%. Pembayaran hak bagi hasil akan dilakukan sesuai kesepakatan bersama, dan rencana awal pembagian akan dilaksanakan pada Desember tahun ini, kata Rudy.

Transfer bagi hasil sebesar 10% ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sektor ini, yaitu meningkatkan pendapatan daerah.

Lebih lanjut, keikutsertaan BUMD akan memungkinkan peningkatan kapasitas dan kapasitas BUMD dan PPD dalam pengelolaan wilayah produksi migas. PI 10% ini akan menjadi pendapatan baru bagi provinsi dan kabupaten di Riyadh.

Dalam perjanjian pengalihan PI 10%, Rokan menegaskan seluruh operasional migas di WK akan ditangani sepenuhnya oleh PHR.

Sebagai pengelola WK Rokan, PHR pada awalnya akan mendanai kewajiban RPR dan efektif sejak tanggal pengalihan, RPR wajib mengembalikan kepada PHR sejumlah yang setara atau dikurangi dari bagi hasil RPR. Bagikan ini.

Perjanjian tersebut juga mengatur kewajiban RPR untuk mendukung terciptanya lingkungan dan kondisi sosial yang kondusif bagi pelaksanaan operasi migas di Rokan VK.

Atas permintaan operator, RPR wajib ikut serta dalam berbagai proses, termasuk percepatan atau perpanjangan izin kepada pemerintah daerah dan pusat, jika diperlukan, sepanjang percepatan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum.

Selama jangka waktu Perjanjian Distribusi Produk WK Rokan, RPR tidak diperkenankan untuk menjual, mengalihkan, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian 10% PI atau melakukan aksi korporasi apa pun yang mengubah kepemilikan saham di RPR.

Berbagai pihak antara lain Pertamina, Pemprov Riau, Kementerian ESDM, SKK Migas dan BUMD/PPD berkoordinasi erat untuk menyukseskan proses transfer PI 10%.

Dengan dialihkannya 10% PI ke Provinsi Riau diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat dan pemerintah daerah serta mempererat kerjasama pengelolaan WK Rokan.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *