Menkes Budi Sebut Aturan Ekspor Kratom Masih Dibahas, Libatkan BNN

banner 468x60

Liputan6.com, Jakarta Regulasi tanaman kratom di Indonesia masih dipertanyakan sejumlah pihak, khususnya pengusaha kratom Indonesia.

Belum adanya regulasi yang jelas dari pemerintah hingga saat ini membuat para pengusaha, pedagang, dan petani kratom ketakutan.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, regulasi perdagangan terkait ekspor kratom ke luar negeri masih dibahas di tingkat kementerian/lembaga. Koordinasi antar lembaga telah dikembangkan.

“Untuk pabrik kratom, kemarin saya ditelepon Kantor Staf Presiden (KSP), kami mau koordinasi lebih lanjut,” kata Budi Gunadi usai ‘penandatanganan perjanjian kerja sama 3 menteri tentang pengembangan alat ajar kesehatan’ di Balai. Sudirman Jakarta pada Senin, 4 Desember 2023. Bergabung dengan BNN

Pembahasan regulasi perdagangan kratom juga akan melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN). . Pada tahun 2017, tanaman Kratom masuk dalam golongan obat Golongan I oleh Komnas Perubahan Klasifikasi Narkoba dan Psikotropika.

BNN melalui surat Nomor B/3985/X/KA/PL.02/2019/BNN tanggal 31 Oktober 2019 juga mengeluarkan pernyataan mengenai peredaran kratom yang isinya mendukung penggolongan kratom sebagai golongan I. .Narkotika.

Budi, Menteri Kesehatan menambahkan, “Oleh karena itu, ada juga Badan Anti Narkoba Nasional, tidak hanya Kementerian.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 27 November 2023. Politisi Partai Nasionalis itu mengaku hanya membicarakan bisnis dengan Jokowi.

“Baak lapor, soal jenis tanaman kratom. Itu datang ke petani di Kalimantan Barat, jadi perdagangannya harus dikendalikan,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.

Pada Kamis (31/8/2023), Zulhas mengumumkan persetujuannya untuk mengekspor kratom.

“Petani bisa menghemat dolar, berkat Menteri Perdagangan nanti,” ujarnya.

Merujuk data BPS yang dilakukan Kementerian Perdagangan, nilai ekspor kratom Indonesia mengalami penurunan dari US$16,23 juta pada tahun 2018 menjadi US$9,95 juta pada tahun 2019. Trennya semakin meningkat. hingga tahun 2022.

Kinerja ekspor yang positif masih berlanjut pada tahun 2023. Pada Januari hingga Mei 2023, nilai ekspor kratom Indonesia meningkat sebesar 52,04 persen menjadi 7,33 juta dollar AS.

Tanaman kratom merupakan tanaman endemik daerah Kalimantan yang saat ini terkendala kendala ekspor, statusnya sebagai tanaman obat masih belum jelas.

Terdapat larangan penggunaan kratom mengacu pada surat yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. HK 04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 tentang larangan penggunaan Mitragyna speciosa (Kratom) dalam pengobatan tradisional. obat-obatan dan suplemen kesehatan.

Artinya, tidak ada langkah strategis untuk mengajak para pihak membicarakan tanaman (kratom) ini, yang merupakan kedudukan hukum yang menyeluruh bagi kami. Karena ada penyakit yang perlu diobati, kata anggota Komite IV. .DPR RI Haerudin di Gedung DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2023) Leading sector penyelesaian masalah Kratom

Haerudin mengabulkan keinginan pengurus pusat Asosiasi Pengusaha Kratom Indonesia. Komite IV sebaiknya berdiskusi dengan mitranya yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai lead sector terkait isu kratom.

“Jadi kalau pihak-pihak ini diundang, kita harus duduk bersama, kalaupun kepentingannya luas, tentu kita juga akan mengundang kepentingan orang-orang yang tergabung dalam asosiasi pengusaha Kratom. Dan dia sudah masuk di tahap apa? ” Dia melanjutkan.

“Selidiki atau konsultasikan dengan berbagai sektor, baik dengan kepolisian atau pihak lain, termasuk penegak hukum. Tapi yang pertama adalah sektor unggulannya.”

Selain mitra Komisi IV, Haerudin juga menilai perlu ada dialog dengan Komisi III dan IX. Ada berbagai persoalan terkait Kratom di lingkungan mitra panitia tersebut.

Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang pemberian status hukum dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (BPOM) yang berwenang mengendalikan penggunaan obat.

“Sekarang Insya Allah kami terima, akan dibahas pada pertemuan berikutnya.” Kami akan mengusulkan, setidaknya dalam batas kerja sama kami, Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terlebih dahulu atau akan dibuat. Lebih mudahnya ya, kami bersama mitra Komite III akan mengundang BNN, minta Komite IX mengundang perwakilan Kementerian Kesehatan dan Badan POM,” tegas anggota DPRD Daerah Pemilihan XI Jabar itu.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *