Serap 5,98 Juta Tenaga Kerja, Industri Tembakau Perlu Ruang Gerak

banner 468x60

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkirakan industri tembakau (IHT) memiliki angkatan kerja yang tinggi dan dampak yang tinggi. Oleh karena itu, untuk memenuhi pasal tembakau dalam Peraturan Kesehatan Masyarakat (RPP), semoga kita mengabaikan aspek-aspek berbeda tersebut.

“Kita harus melihat IHT (Industri Tembakau) menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari petani tembakau, petani jagung, buruh pabrik, buruh tani, buruh distribusi, buruh ritel, dan lain-lain,” kata Direktur Minuman, Taba. Bapak Edy Sutopo, Menteri Industri Terbarukan, Senin (4/12/2023).

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Menurut Kementerian Perindustrian, total pekerja di sektor IHT sebanyak 5,98 juta orang. Selain itu, dari sisi penerimaan negara, IHT juga memberikan kontribusi melalui ekspor tembakau sebesar Rp 218 triliun pada tahun 2022. Jumlah tersebut hanya penerimaan pajak, belum termasuk penerimaan negara yang bersumber dari pajak seperti pajak penghasilan. Perusahaan dan karyawan tidak termasuk. di dalam. Industri.

“Jika kebijakan ini dipertahankan, kecil kemungkinannya akan berkurang atau hilang. Dampak negatifnya akan semakin besar. Ini akan mempengaruhi cara kerja pengusaha dan kehidupan jutaan orang yang bergantung pada IHT untuk penghidupannya,” kata Edy.

Padahal, lanjut Edy, kebijakan yang sudah ada berdasarkan aturan sebelumnya, yakni PP 109/2012, dan sistem tarif rokok (CHT) dalam rangka pengendalian dinilai sudah berhasil dan baik untuk dilanjutkan. diimplementasikan.

Sementara itu, Ketua DPP Persatuan Pengusaha Indonesia (Aprindo) Bapak Roy Nicholas Mandey menegaskan bahwa: harapan para pelaku usaha adalah adanya lingkungan yang baik untuk berusaha, terutama kemudahan berusaha dan penegakan hukum.

“Sekitar 10% pendapatan negara pada tahun 2022 berasal dari industri tembakau. Sumbangan devisa negara sekitar Rp 200 miliar. Hal ini patut mendapat perhatian. “Kalau aturannya ada, harus diharapkan, tanpa pembatasan tapi kontrol,” ujarnya.

Kementerian Keuangan telah menginformasikan tentang RUU Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (RPP Kesehatan). Peraturan ini sedang disusun, yang juga akan mengatur tentang tembakau atau produk tembakau.

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan dan Komunikasi, memperkirakan kebijakan pajak tembakau (CHT) atau tembakau berdampak pada penurunan konsumsi.

Praktik berhenti merokok sendiri disusun dalam dua prinsip berbeda. Selain itu, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2022 tentang Perubahan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Tarif Pajak CHT Berupa Rokok Elektronik dan Produk Pengendalian Tembakau Lainnya.

Lalu, PMK 191/2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK 192/2021 tentang Tarif Pajak CHT Berupa Rokok, Rokok, Daun atau Cerutu Klobot, dan Rokok Potong.

Pak Prastowo di Four Seasons Jakarta mengatakan “Di pihak kami, Kementerian Keuangan berpendapat bahwa tembakau adalah alat yang sangat efektif untuk mengekang konsumsi dan produksi. Oleh karena itu, kami melihat dari proyek yang ada saat ini sudah cukup”, Prastowo di Four Seasons Jakarta . Selasa (28/11/2023). Pertimbangkan wajah-wajah yang berbeda

Menurutnya, Kementerian Keuangan telah mempertimbangkan banyak aspek dalam penerapan aturan tersebut. Mulai dari sektor ketenagakerjaan, hingga berdampak pada sektor lainnya, termasuk sektor kesehatan masyarakat.

“Karena kita mau mempertimbangkan aspek-aspek yang berbeda, misalnya ketenagakerjaan, kemudian keberlangsungan usaha, termasuk peralihan ke sektor lain. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan itu, karena ada road mapnya ya. Tentu yang paling penting adalah kesehatan. .” dia menjelaskan.

Berdasarkan keterangan Komite Kesehatan RPP, Prastowo mengatakan Kementerian Keuangan hanya mempunyai kewenangan pada hal-hal teknis seperti pengelolaan jumlah tembakau.

“Mengenai yang sudah diterapkan saat ini, hanya tarif pajak yang sudah diterapkan yang akan diberlakukan untuk tembakau, kemudian tarif pajak, roll dll akan disesuaikan”. kata Prastowo.

Masyarakat prihatin dengan aturan pelarangan iklan tembakau atau produk tembakau di media online dan media massa yang tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah UU Kesehatan Masyarakat atau RPP UU Kesehatan.

Terkait aturan khusus terkait perlindungan obat yang sedang dibahas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, kelompok yang terlibat di pasar tembakau merasa senang dengan aturan tersebut.

Pengawas hak anak, Ibu Lisda Sundari dari Yayasan Anak Lentera sangat terkejut dengan pasal larangan iklan tembakau atau produk tembakau dalam Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-Undang (UU) Kesehatan. Sebab, aturan tersebut masih dalam rancangan undang-undang dan belum disahkan.

“Namanya pelarangan? Enggak, cuma pembatasan. Kalau iklan tembakau di TV misalnya, jamnya diperketat dari pukul 23.00 menjadi pukul 03.00, sebelumnya pukul 21.30 menjadi pukul 05.00. Nah, tapi ini belum disetujui oleh RPP, tidak, jadi. Kayaknya sudah terjadi dan dibatalkan. Ini salah satu cara regulasi untuk melemahkan pengendalian tembakau,” kata Lisda kepada Health Liputan6.com saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2023).

“Misalnya masih ada isu, oh, iklan tembakau dilarang di media sosial, jadi belum ada aturannya. Jadi, kalau bicara dampak, belum ada. Dampak.” Indonesia belum melarang iklan tembakau

Dibandingkan negara lain, lanjut Lisda, Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang tidak memiliki iklan Rokok.

“Kita tertinggal dari Malaysia, Thailand, dan Singapura yang sudah melarang semua jenis rokok. Indonesia belum. Kalau di media terkesan dilarang iklan tembakau, itu bohong karena RPP-nya belum disetujui.”

Project Manager Badan Anti Tembakau (Komnas PT) Nina Samidi mengamini pernyataan Lisda Sundari. Bahwa tidak ada iklan tembakau atau produk tembakau ilegal.

Ketentuan RPP UU Kesehatan tentang Penyalahgunaan Zat dimaksudkan untuk melindungi anak dari paparan zat tersebut.

“Benar kata Bu Lisa bohong (iklan tembakau dilarang) tidak ada hubungannya dengan pelarangan iklan, yang dilakukan dalam RPP ini adalah upaya agar anak-anak kita tidak terpapar apa adanya. berhubungan dengan kecanduan. Media yang mudah diakses yaitu media luar negeri,” kata Nina.

“Ya, tentu saja kami bisa mengizinkan iklan di Internet agar anak-anak tidak terlalu terekspos. Jadi, mitra pemasaran bisa mendapatkan pelanggan secara gratis dan beriklan di surat kabar.”

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *