Terbit Juknis Inpassing, Menag: Wujud Perhatian Presiden kepada Guru Madrasah Bukan ASN

banner 468x60

JAKARTA – Kementerian Agama menerbitkan aturan pemerataan jabatan fungsional guru madrasah yang bukan aparatur sipil negara (ASN) atau biasa disebut influx.

Pemberian pangkat dan kesetaraan pangkat (setelah lulus) merupakan pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja dan sertifikat peserta pelatihan guru madrasah sipil non-pemerintah (ASN), yang disusun dengan menggunakan angka kredit, pangkat dan pangkat yang sesuai dengan kredit. jumlah, jabatan dan pangkat pada jabatan fungsional guru ASN. Tujuan dari program pemerataan ini adalah untuk memastikan guru madrasah non-ASN bisa sekelas dengan guru ASN. Hal ini akan menjadi bagian dari pengakuan atas prestasi dan komitmen guru.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, terbitnya aturan ini akan menjadi babak baru dalam proses penerbitan surat keputusan (SK) penyetaraan bagi guru madrasah non-ASN. Menurut Menag Yaqut, hal tersebut merupakan bagian dari perhatian Presiden Joko Widodo terhadap guru madrasah non-ASN.

“Kebijakan ini merupakan wujud perhatian Presiden Joko Widodo terhadap guru madrasah non-ASN. Guru madrasah non-ASN yang kelompoknya telah disetarakan akan mendapat tunjangan sesuai dengan gaji pokok berdasarkan hasil kesetaraan kelompok,” tegas Menteri. Agama Yaqut di Jakarta pada Jumat (11/8/2023).

“Saya sudah meminta Dirjen Pendidikan Islam untuk mempercepat proses penanggulangan guru madrasah non-ASN sebagai upaya pengenalan,” lanjut Gus Men, sapaan akrab Menteri Agama.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam M Ali Ramdhani mengaku sudah mendapat instruksi dari Menteri Agama Yaqut untuk mengambil langkah mempercepat pelaksanaan program induksi bagi guru madrasah non-ASN. Menindaklanjutinya, pada 1 Agustus 2023, ia menandatangani Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4111 tentang petunjuk teknis pemberian kesetaraan pangkat dan jabatan bagi guru Madrasah non-ASN yang bersertifikasi pendidik.

“Pedoman teknis ini diterbitkan sebagai upaya menata guru madrasah non-ASN, khususnya guru bersertifikat. Oleh karena itu, harapannya akan lahir lebih banyak guru profesional,” ujarnya.

“Keputusan Dirjen ini akan menjadi landasan dan pedoman bagi Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah dalam pelaksanaan proses selanjutnya yang akan menerbitkan surat keputusan penghindaran guru madrasah yang bukan PNS.” berharap proses ini selesai sebelum pergantian tahun 2023,” lanjutnya.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Muhammad Zain menambahkan, program ini menyasar guru non-ASN yang merupakan pendidik bersertifikat dan bekerja di madrasah.

“Kedudukan dan pangkat guru yang setara belum pernah ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebelum 1 Januari 2012,” kata Muhammad Zain.

Pemberian kesetaraan ditujukan bagi guru madrasah GBASN non-ASN yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memegang sertifikat guru yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan; 2. Memiliki Nomor Guru Kementerian Agama (NPK); 3. Kementerian Agama dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan belum pernah menetapkan persamaan pangkat dan pangkat sebelum tanggal 1 Januari 2012; 4. Telah menerbitkan NRG paling lambat bulan Agustus 2023; 5. Berusia paling lama lima puluh lima (55) tahun sejak kesetaraan diusulkan; 6. Memiliki kualifikasi pendidikan akademik minimal Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Bagi ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi luar negeri, harus melampirkan surat keputusan/keputusan tentang kesetaraan ijazah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; 7. Terdaftar di SIMPATIKA; dan 8. Menawarkan kesetaraan melalui SIMPATIKA. Ketua DKPP: ​​Birokrasi di Ochor bersama peserta pemilu Sinyal bahaya yang mengancam demokrasi Ketua DKPP mengatakan, jika ada oknum birokrasi yang mencalonkan diri sebagai salah satu peserta pemilu, itu tanda bahaya yang mengancam demokrasi. sistem dan tidak diperbolehkan. goseo.id.co.id 6 Desember 2023

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *