Transformasi Perwakafan di Indonesia dan Peta Jalan Wakaf Nasional

banner 468x60

Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Yayasan Wakaf Indonesia (BWI) di Jakarta pada 4-6. Desember 2023. Kiai Ma’ruf dalam pidatonya di Rakornas BWI memaparkan wakaf di tanah air menunjukkan jejak kemajuan positif dan pembangunan berkelanjutan.

Jika awalnya wakaf bersifat sosial, kini wakaf berubah menjadi bentuk pengelolaan yang lebih produktif dan mendukung pemberdayaan masyarakat, kata Kiai Ma’ruf dalam Rakornas BWI, Senin malam, 4 Desember 2023.

Kiai Ma’ruf mengatakan, banyak penerima manfaat program pemberdayaan sosial, pendidikan, kesehatan dan perekonomian serta usaha mikro dan kecil yang merasakan dukungan dan manfaat langsung dari pengelolaan wakaf produktif. Kesadaran tentang wakaf juga meningkat secara signifikan. Jika dulu hanya dimiliki oleh generasi tua, kini mulai berpindah ke generasi muda, melalui profesi dan struktur sosial, salah satunya berkat munculnya berbagai instrumen wakaf produktif.

Wapres menambahkan, pemangku kepentingan wakaf juga semakin luas, tidak hanya di lingkup Kementerian Pendidikan (Kemenag) dan BWI saja, namun sudah banyak yang terlibat di kementerian dan lembaga serta industri perbankan syariah. Di kalangan pengelola wakaf atau nadzir, kesadaran akan pentingnya profesionalisme, kompetensi, dan tata kelola yang baik terus tumbuh. Demikian pula, perhatian juga tertuju pada pentingnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf.

Dengan situasi seperti ini, saya melihat Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia sebagai pemangku kepentingan utama wakaf nasional harus bergegas mengoptimalkan upaya transformatif yang telah dilaksanakan,” kata Kiai Ma’ruf.

Wakaf juga mengapresiasi penyusunan Peta Jalan Wakaf Nasional 2024-2029 yang merupakan hasil sinergi antara lain dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Agama, BWI dan kementerian atau lembaga lainnya. . nadzir, asosiasi nadzir, industri keuangan syariah dan akademisi.

“Semoga peta jalan ini dapat menjadi panduan bagi pengambil kebijakan untuk mendorong pengembangan wakaf yang produktif, kolaboratif, dan integratif,” jelas Wapres. Peta Jalan Wakaf Nasional

Di tempat yang sama, Direktur Utama BWI Prof Mohammad Nuh mengatakan BWI telah menyiapkan Surat Izin Mengemudi Wakaf Nasional. Inti dari roadmap ini adalah melakukan transformasi pengelolaan wakaf yang sebelumnya lebih fokus pada peningkatan jumlah wakif, yaitu peningkatan jumlah masyarakat yang mempunyai wakaf.

“Meningkatkan jumlah orang yang berwakaf boleh saja, tapi itu belum cukup, makanya kita ingin bertransformasi dari wakaf dan wakif ke pengelolaan yang lebih profesional, lebih produktif karena yang disalurkan kepada mauquf alaihi atau ahli wakaf, itulah yang menjadi hak wakaf. hasilnya mengelola wakaf,” ujarnya Prof Nuh kepada wartawan usai membuka Rakornas BWI.

Prof. Nuh menjelaskan, dalam wakaf yang bisa disalurkan adalah hasil pengobatan orang tua atau prinsip wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan hasil wakaf produktif menjadi tema sentral karena yang bisa dibagikan adalah hasil produktivitas wakaf.

“Tapi itu belum cukup. Kita ingin menyelesaikan transformasi yang ketiga, yaitu bagaimana penyalurannya kepada penerima manfaat (wakaf) yang benar-benar memberikan efek yang maksimal, sehingga kalau kita bisa melakukan itu, maka wakaf akan mudah untuk kita transformasikan. menuju transformasi keempat adalah wakaf 4.0,” kata Prof Nuh.

Direktur BWI ini menambahkan, orang-orang yang ahli di bidang wakaf (mauquf alaihi) diusahakan menjadi pemberi wakaf atau wakif. Karena terbantu pendapatan dari wakaf produktif, maka masyarakat yang dulunya wakaf menjadi pembangun wakaf. Inilah yang diharapkan di masa depan.

Prof. Nuh menegaskan, tidak ada cara lain untuk memperkuat hal tersebut dengan memberdayakan para nadzir dan menjadikan mereka lebih kompeten. Karena nadzir adalah pengelola harta wakaf. Untuk itu, BWI punya program untuk menjadikan Nadzir lebih kompeten.

Baca artikel edukasi menarik lainnya di link ini. Wapres menyebut film “Dirty Vote” sebagai bagian dari dinamika politik. Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menyoroti film dokumenter bertajuk “Suara Kotor” yang diluncurkan melalui kanal YouTube pada Minggu, 11 Februari 2024 lalu. goseo.id .co.id 12 Februari 2024.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *